Baturaja – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu, Yunida Een Friyanti, M.Si dipercaya menjadi fasilitator dalam kegiatan Pelatihan Calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan di Puslatpur 2 Baturaja.
Dalam kegiatan tersebut, Yunida Een Friyanti, M.Si memberikan pembekalan kepada para calon manajer koperasi melalui materi strategis yang mendukung pengelolaan koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Materi yang disampaikan meliputi akuntansi, manajemen pengelolaan gerai, perpajakan, dan manajemen risiko.
Sebagai akademisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam, Yunida menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas. Menurutnya, kemampuan manajerial dan pemahaman aspek keuangan menjadi modal penting bagi seorang manajer koperasi dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kepercayaan anggota.
Pada materi akuntansi, peserta diberikan pemahaman mengenai pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara materi manajemen pengelolaan gerai membahas strategi operasional, pengendalian persediaan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan usaha koperasi.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai perpajakan koperasi agar mampu menjalankan kewajiban administrasi secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam materi manajemen risiko, Yunida menjelaskan pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan stabil dan berkesinambungan.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para calon manajer KDKMP mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi di wilayah masing-masing serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.
Keterlibatan Yunida Een Friyanti, M.Si sebagai fasilitator menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
